TUGAS 2 SOFTSKILL GLOBAL VS REGIONAL

1. BRANCHLESS BANKING

Branchless Banking adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar kantor-kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. 

Tujuan Branchless Banking untuk mendorong transaksi keuangan yang lebih aman, dan mencegah money laundering. Target akhirnya adalah perluasan akses dalam layanan keuangan. Salah satu alasan pentingnya implementasi layanan branchless banking adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal. Di Indonesia bila dibanding dengan negara-negara tetanga branchless banking masih memiliki persentase akses layanan jasa keuangan yang rendah.

Pengimplementasian layanan branchless banking tidak mudah, khususnya dalam hal sosialisasi. Layanan ini, seharusnya mengedukasi sampai ke tingkat masyarakat bawah.

Branchless banking menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok, dengan berbagai kondisi geografis. Di Indonesia, banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau berhari-hari, untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank.

2.  ORGANISASI KERJASAMA EKONOMI REGIONAL DAN INTERNATION

•  ASEAN Association of South East Asian Nations (ASEAN) 

ASEAN adalah perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara,didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok Thailand. Asean terdiri dari negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunai Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam, Tujuannya menyelenggarakan kerjasama dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan antara sesama anggota ASEAN.

• Bank Dunia (World Bank)  

Bank Dunia adalah salah satu badan keuangan internasional yang memberikan bantuan kepada negara-negara untuk perbaikan dan pengembangan usaha-usaha seperti : industri, pertanian, perhubungan atau jalan raya. Bank Dunia merupakan saluran dana bagi negara kreditor (negara kaya) untuk membantu meningkatkan kemakmuran/kemajuan sosial ekonomi bagi negara berkembang. Prioritasnya adalah mendorong peningkatan produktivitas negara-negara debitor (penerima pinjaman). Bank Dunia mengeluarkan obligasi yang ditawarkan kepada bank-bank sentral dengan tujuan memperbesar modal bank dan menjual obligasi kepada negara-negara anggota. Indonesia merupakan salah satu penerima bantuan dari Bank Dunia yang dipergunakan untuk pengembangan berbagai proyek. 

• MEE Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)  

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) atau European Economic Community (EEC) didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antarnegara Eropa Barat di Roma Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE juga mengadakan kerja sama dibidang perdagangan dengan negara-negara Asean termasuk Indonesia. Saat ini MEE sudah meningkatkan derajat kerjasamanya menjadi Uni Eropa (European Union).

• APEC Asian Pacifik Economic Coorporation (APEC)  

APEC merupakan organisasi kerjasama regional di kawasan Asia-Pasifik yang beranggotakan 18 negara. Didirikan pada tahun 1989. Tujuannya melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan permanfaatan sumbr daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

• IBRD International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank 

World Bank adalah badan internasional yang bergerak dalam bidang perbankan untuk pembangunan dan kemajuan negara-negara brkembang. Didirikan pada tanggal 17 Desember 1945 bertujuan memberikan bantuan, baik yang brsifat jangka panjang maupun jangka pendek kepada negara-negara yang sedang membangun. 

• OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) 

OPEC merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak, didirikan pada bulan september 1960. Tujuannya menghindarkan persaingan diantara negara pengekspor minyak bumi, mengatur pemasaran minyak bumi dan menetapkan harga yang seragam dan mengusahakan pemenuhan kebutuhan dunia akan minyak bumi.

• AFTA 

AFTA adalah kerjasama ekonomi intra ASEAN, yang pertama kali dicetuskan dalam KTT ASEAN ke-4 di Singapura tanggal 27-28 Januari 1992, tetapi secara resmi dimulai 1 Januari 1993. AFTA beranggotakan 7 negara anggota ASEAN. Kepala-kepala negara/pemerintahan negara ASEAN menyepakati suatu kerangka persetujuan mengenai peningkatan kerjasama ekonomi ASEAN yang berfungsi sebagai pelindung  bagi segala kerjasama ekonomi ASEAN di masa datang. Dengan AFTA diharapkan negara anggota lebih meningkatkan perdagangan dan spesialisasi dalam intra ASEAN. Di samping itu, juga meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi barang dan jasa antar anggota ASEAN. 

• NAFTA (North American Free Trade Area)  

NAFTA adalah badan kerjasama ekonomi negara-negara Amerika Utara, yang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992. Anggota-anggotanya adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. NAFTA bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas di daerah Amerika Utara. Kendala utama untuk mewujudkan perdagangan bebas di Amerika Utara adalah karena tingkat pertumbuhan ekonomi antara Amerika Serikat dan Meksiko sulit untuk mewujudkan perdagangan bebas dengan persaingan yang sehat. Peluang bagi Meksiko hanyalah ekspansi tenaga kerja ke Amerika Serikat. 

• EFTA ( European Free Trade Area Area)  

EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal.

• ADB ( Asian Development Bank Bank)  

ADB atau Bank Pembangunan Asia, didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah.

• UNIDO ( United Nations Industrial Development Organization Organization) 

UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Austria. Selain organisasi-organisasi ekonomi di atas terdapat pula organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Akan tetapi organisasi tersebut tidak berada di bawah naungan PBB.

3. DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA 

1. Dampak Positif Kerja Sama Ekonomi

Dampak positif yang diakibatkan oleh kerja sama ekonomi bagi Indonesia sebagai berikut.

 a. Mendorong Proses Pembangunan Nasional

Proses pembangunan membutuhkan faktor-faktor pendorong, salah satunya adalah modal. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia bisa memperoleh pinjaman modal dari negara sahabat dan lembaga ekonomi dunia. Jenis pinjaman yang banyak dimanfaatkan adalah pinjaman lunak. Pinjaman ini berbunga rendah dan jangka waktu pengembalian lama.

b. Semakin Diakuinya Indonesia dalam Kancah Pergaulan Dunia

Bangsa Indonesia menjalankan prinsip luar negeri bebas aktif. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia dapat berperan aktif dalam pergaulan dunia. Indonesia dapat menyuarakan kepentingan ekonomi nasional dalam berbagai organisasi dan perundinganperundingan internasional.

c. Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi Perdagangan

Sebab utama Indonesia melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain adalah memperoleh keuntungan dan spesialisasi.

d. Meningkatnya Devisa Negara

Kerja sama ekonomi, terutama perdagangan merupakan penyumbang devisa negara. Devisa diperoleh dari ekspor migas (minyak dan gas) dan nonmigas. Cadangan devisa yang besar akan memperkuat perekonomian negara.

e. Meluasnya Lapangan Kerja

Kerja sama ekonomi telah berdampak positif pada perluasan lapangan kerja. Misalnya, melalui investasi langsung (Foreign Direct Investment). Perusahaan asing yang mendirikan pabrik di Indonesia akan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Contoh lain adalah berdirinya usaha-usaha berbasis ekspor, yaitu usaha kerajinan tangan, mebel, dan kaus tangan yang bersifat padat karya.

f. Memperoleh Transfer Teknologi Modern dan Pendampingan Teknis

Indonesia melakukan kerja sama dengan negara maju untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendampingan. Misalnya, dalam proyek pembangunan bendungan, Indonesia meminta bantunan ahli teknik dari Belanda. Bantuan ini bermanfaat meningkatkan kualitas teknik bangunan.

2. Dampak Negatif Kerja Sama Ekonomi

Tidak selamanya kerja sama ekonomi antarnegara menguntungkan negara anggota. Kerja sama antarnegara juga dapat memberikan kerugian bagi negara yang terlibat. Dampak negatif yang ditimbulkan atas kerja sama ekonomi antarnegara sebagai berikut.

a. Terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri.

b. Potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju yang dapat menyebabkan perekonomian negara berkembang menjadi tertinggal.

c. Perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil akibat semakin bebasnya arus investasi swasta.

d. Adanya keterlibatan pihak asing dalam pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri yang dapat mengurangi kemandirian suatu negara.

e. Ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri.

f. Tidak adanya hambatan dalam kerja sama ekonomi dapat mendorong masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

4. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi Asean dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar 4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing ekonomi kawasan Asean yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

• Kesiapan Menjelang Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean

Meski tercatat sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah dengan luas dan populasi terbesar di antara negara-negara lainnya di Asean, Indonesia diperkirakan masih belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Pernyataan bernada skeptis atas kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno beberapa waktu lalu dalam Seminar Kesiapan Tenaga Kerja dalam Menghadapi Pasar Asean.

Pernyataan tersebut adalah sangat beralasan mengingat bahwa masih ada sejumlah masalah mendasar yang menimpa Indonesia dan harus segera diatasi sebelum berlakunya Mayarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Iklim investasi kurang kondusif yang diindikasikan melalui masalah ruwetnya birokrasi, infrastruktur, masalah kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan (perburuhan) serta korupsi merupakan sebagian dari masalah yang saat ini masih menyandera pemerintah Indonesia.

Kendala-kendala tersebut di atas mengakibatkan Indonesia belum dapat mensejajarkan diri untuk “tegak sama tinggi dan duduk sama rendah” di antara negara-negara Asean lainnya. Kekhawatiran ini tercermin melalui pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan yang menyebutkan bahwa Indonesia masih harus mengerjakan banyak hal untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Menteri ini juga mengakui bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara Asean yang masih memerlukan persiapan lebih banyak.

Kondisi serupa juga dialami oleh beberapa negara Asean lainnya. Myanmar, misalnya, juga menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Bahkan para pengusaha Myanmar sendiri mengaku belum siap untuk bergabung dalam pasar Masyarakat Ekonomi Asean.

Kekhawatiran atas kesiapan semua negara anggota Asean untuk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean juga terungkap melalui suvey yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika di Singapura. Survey yang melibatkan 475 pengusaha senior Amerika tersebut mengungkapkan bahwa 52 persen responden tidak percaya Masyarakat Ekonomi Asean dapat diwujudkan pada tahun 2015.

Adalah tidak berlebihan jika kemudian kita memunculkan suatu pertanyaan besar : “Sudah siapkah Industri Nasional berkompetisi dalam Mayarakat Ekonomi Asean yang lebih populer dengan istilah Pasar Bebas ASEAN ini pada akhir tahun 2015 nanti?”

• Langkah & Persiapan Menghadapi Era Pasar Bebas Asean

Berangkat dari pertanyaan tersebut di atas, pemerintah dituntut untuk segera mempersiapkan langkah & strategi menghadapi ancaman hempasan gelombang tsunami ekonomi “Masyarakat Ekonomi Asean” dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan meningkatkan daya saing (competitiveness) sumber daya manusia dan industri di Indonesia. Taraf daya saing nasional ini perlu segera ditingkatkan mengingat bahwa berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2010, tingkat daya saing Indonesia hanya berada pada posisi 75 atau jauh tertinggal dibanding Vietnam (posisi 53) yang baru merdeka dan baru bergabung ke dalam ASEAN.

Dengan kata lain, pemerintah harus segera memperkuat kebijakan & langkah-langkah yang pro-bisnis atau pro-job, bukan memperkuat kebijakan & langkah populis seperti yang terjadi belakangan ini yang diindikasikan dengan adanya kenaikan upah minimun regional (UMP/UMK) yang sangat drastis di beberapa daerah pada awal tahun 2013 ini. Jika tidak, Indonesia bisa dipastikan hanya akan menjadi pasar potensial bagi negara ASEAN lainnya, bukannya menjadi pemain utama di kawasan Asean. Indonesia disebut-sebut sebagai negara paling menarik bagi pengembangan usaha baru, yang kemudian disusul oleh Vietnam, Thailan dan Myanmar.

Keterlibatan berbagai pihak, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat umum sangatlah diperlukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pasar bebas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini. Berbagai diskusi atau seminar sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pakar dari berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memastikan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 yang menuntut efisiensi dan keunggulan produk yang lebih kompetitif dan inovatif. Meski Masyarakat Ekonomi Asean dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Hambatan dan tantangan mendasar yang perlu dibenahi pemerintah saat ini, antara lain, mencakup masalah : infrastruktur, birokrasi, masalah kualitas sumber daya manusia dan masalah perburuhan, sinergi kebijakan nasional dan daerah, daya saing pengusaha nasional, korupsi dan pungutan liar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).

Dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan & tatangan tersebut, Pemerintah harus segera merumuskan dan menetapkan langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan pemangku kepentingan (stakeholder). Di samping itu, pembaruan dan perubahan (changes) menjadi sebuah kata kunci yang mesti segera disosialisasikan dan diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat kemajukan dan keanekaragaman kareakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia

Akhirnya, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, pemerintah juga harus semakin menggencarkan kegiatan sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 kepada seluruh masyarakat, termasuk jajaran birokrasi di daerah dengan maksud agar tidak terjadinya tumpang-tindih (overlapping) antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang selalu mendasarkan pengambilan keputusan berbasis otonomi daerah.

 
SUMBER :

http://bamzofimagination.blogspot.com/2013/04/organisasi-kerjasama-ekonomi-regional.html 
http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/314789-apa-itu-branchless-banking.html 
http://zakaria-alfaeyza.blogspot.com/2013/10/masyarakat-ekonomi-asean.html