Branchless Banking adalah jaringan
distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar kantor-kantor
cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif,
efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman.
Tujuan Branchless Banking
untuk mendorong transaksi keuangan yang lebih aman, dan mencegah money
laundering. Target akhirnya adalah perluasan akses dalam layanan keuangan.
Salah satu alasan pentingnya implementasi layanan branchless banking
adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal.
Di Indonesia bila dibanding dengan negara-negara tetanga branchless banking
masih memiliki persentase akses layanan jasa keuangan yang rendah.
Pengimplementasian
layanan branchless banking tidak mudah, khususnya dalam hal
sosialisasi. Layanan ini, seharusnya mengedukasi sampai ke tingkat masyarakat
bawah.
Branchless banking menjadi solusi untuk menjangkau masyarakat yang
tinggal di daerah pelosok, dengan berbagai kondisi geografis. Di Indonesia,
banyak daerah yang sulit diakses dengan kendaraan bermotor. Tak sedikit
masyarakat yang harus menempuh perjalanan selama beberapa jam atau
berhari-hari, untuk mendatangi kantor cabang sebuah bank.
2. ORGANISASI
KERJASAMA EKONOMI REGIONAL DAN INTERNATION- ASEAN Association of South East Asian Nations (ASEAN)
- Bank Dunia (World Bank)
- MEE Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)
- APEC Asian Pacifik Economic Coorporation (APEC)
- IBRD International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau World Bank
- OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
- AFTA
- NAFTA (North American Free Trade Area)
- EFTA ( European Free Trade Area Area)
- ADB ( Asian Development Bank Bank)
- UNIDO ( United Nations Industrial Development Organization Organization)
3. DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA
1. Dampak
Positif Kerja Sama Ekonomi
Dampak
positif yang diakibatkan oleh kerja sama ekonomi bagi Indonesia sebagai
berikut.
a.
Mendorong Proses Pembangunan Nasional
Proses pembangunan membutuhkan faktor-faktor
pendorong, salah satunya adalah modal. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia
bisa memperoleh pinjaman modal dari negara sahabat dan lembaga ekonomi dunia. Jenis
pinjaman yang banyak dimanfaatkan adalah pinjaman lunak. Pinjaman ini berbunga
rendah dan jangka waktu pengembalian lama.
b.
Semakin Diakuinya Indonesia dalam Kancah Pergaulan Dunia
Bangsa Indonesia menjalankan prinsip luar negeri
bebas aktif. Melalui kerja sama ekonomi, Indonesia dapat berperan aktif dalam
pergaulan dunia. Indonesia dapat menyuarakan kepentingan ekonomi nasional dalam
berbagai organisasi dan perundinganperundingan internasional.
c.
Memperoleh Keuntungan dari Spesialisasi Perdagangan
Sebab utama Indonesia melakukan kerja sama
perdagangan dengan negara lain adalah memperoleh keuntungan dan spesialisasi.
d.
Meningkatnya Devisa Negara
Kerja sama ekonomi, terutama perdagangan merupakan
penyumbang devisa negara. Devisa diperoleh dari ekspor migas (minyak dan gas)
dan nonmigas. Cadangan devisa yang besar akan memperkuat perekonomian negara.
e.
Meluasnya Lapangan Kerja
Kerja sama ekonomi telah berdampak positif pada
perluasan lapangan kerja. Misalnya, melalui investasi langsung (Foreign
Direct Investment). Perusahaan asing yang mendirikan pabrik di Indonesia
akan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia. Contoh lain adalah berdirinya
usaha-usaha berbasis ekspor, yaitu usaha kerajinan tangan, mebel, dan kaus
tangan yang bersifat padat karya.
f.
Memperoleh Transfer Teknologi Modern dan Pendampingan Teknis
Indonesia melakukan kerja sama dengan negara maju
untuk mendapatkan bantuan teknis dan pendampingan. Misalnya, dalam proyek
pembangunan bendungan, Indonesia meminta bantunan ahli teknik dari Belanda.
Bantuan ini bermanfaat meningkatkan kualitas teknik bangunan.
2. Dampak
Negatif Kerja Sama Ekonomi
Tidak
selamanya kerja sama ekonomi antarnegara menguntungkan negara anggota. Kerja
sama antarnegara juga dapat memberikan kerugian bagi negara yang terlibat.
Dampak negatif yang ditimbulkan atas kerja sama ekonomi antarnegara sebagai
berikut.
a. Terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan
industri dalam negeri.
b. Potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju
yang dapat menyebabkan perekonomian negara berkembang menjadi tertinggal.
c. Perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil
akibat semakin bebasnya arus investasi swasta.
d. Adanya keterlibatan pihak asing dalam
pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri yang dapat mengurangi kemandirian
suatu negara.
e. Ketergantungan perekonomian dalam negeri
terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri.
f. Tidak adanya hambatan dalam kerja sama ekonomi
dapat mendorong masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri
bangsa.
4. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
SUMBER :
http://bamzofimagination.blogspot.com/2013/04/organisasi-kerjasama-ekonomi-regional.html 4. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
Masyarakat
Ekonomi Asean dengan sasarannya yang mengintegrasikan ekonomi regional Asia
Tenggara menggambarkan karakteristik utama dalam bentuk pasar tunggal dan basis
produksi, kawasan ekonomi yang sangat kompetitif, kawasan pengembangan ekonomi
yang merata atau seimbang, dan kawasan yang terintegrasi sepenuhnya menjadi
ekonomi global. Sebagai pasar tunggal kawasan terpadu Asean dengan luas sekitar
4,47 juta km persegi yang didiami oleh lebih dari 600 juta jiwa dari 10 negara
anggota ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan memacu daya saing
ekonomi kawasan Asean yang diindikasikan melalui terjadinya arus bebas (free flow) : barang, jasa, investasi,
tenaga kerja, dan modal.
- Kesiapan Menjelang Pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean
Meski tercatat
sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah ruah dengan
luas dan populasi terbesar di antara negara-negara lainnya di Asean, Indonesia
diperkirakan masih belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean pada tahun
2015. Pernyataan bernada skeptis atas kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat
Ekonomi Asean juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri
Bidang Tenaga Kerja, Benny Soetrisno beberapa waktu lalu dalam Seminar Kesiapan
Tenaga Kerja dalam Menghadapi Pasar Asean.
Pernyataan
tersebut adalah sangat beralasan mengingat bahwa masih ada sejumlah masalah
mendasar yang menimpa Indonesia dan harus segera diatasi sebelum berlakunya
Mayarakat Ekonomi Asean pada tahun 2015. Iklim investasi kurang kondusif yang
diindikasikan melalui masalah ruwetnya birokrasi, infrastruktur, masalah
kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan (perburuhan) serta korupsi
merupakan sebagian dari masalah yang saat ini masih menyandera pemerintah
Indonesia.
Kendala-kendala
tersebut di atas mengakibatkan Indonesia belum dapat mensejajarkan diri untuk “tegak
sama tinggi dan duduk sama rendah” di antara negara-negara Asean
lainnya. Kekhawatiran ini tercermin melalui pernyataan Menteri Perdagangan
(Mendag) Gita Wirjawan yang menyebutkan bahwa Indonesia masih harus mengerjakan
banyak hal untuk mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean.
Menteri ini juga mengakui bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara Asean yang
masih memerlukan persiapan lebih banyak.
Kondisi serupa
juga dialami oleh beberapa negara Asean lainnya. Myanmar, misalnya, juga
menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Bahkan para pengusaha Myanmar
sendiri mengaku belum siap untuk bergabung dalam pasar Masyarakat Ekonomi
Asean.
Kekhawatiran
atas kesiapan semua negara anggota Asean untuk pemberlakuan Masyarakat Ekonomi
Asean juga terungkap melalui suvey yang dilakukan oleh Kamar Dagang Amerika di
Singapura. Survey yang melibatkan 475 pengusaha senior Amerika tersebut
mengungkapkan bahwa 52 persen responden tidak percaya Masyarakat Ekonomi Asean
dapat diwujudkan pada tahun 2015.
Adalah tidak
berlebihan jika kemudian kita memunculkan suatu pertanyaan besar : “Sudah
siapkah Industri Nasional berkompetisi dalam Mayarakat Ekonomi Asean yang lebih
populer dengan istilah Pasar Bebas ASEAN ini pada akhir tahun 2015 nanti?”
- Langkah & Persiapan Menghadapi Era Pasar Bebas Asean
Berangkat dari
pertanyaan tersebut di atas, pemerintah dituntut untuk segera mempersiapkan
langkah & strategi menghadapi ancaman hempasan gelombang tsunami ekonomi
“Masyarakat Ekonomi Asean” dengan menyusun dan menata kembali kebijakan-kebijakan
nasional yang diarahkan agar dapat lebih mendorong dan meningkatkan daya saing (competitiveness) sumber daya manusia
dan industri di Indonesia. Taraf daya saing nasional ini perlu segera
ditingkatkan mengingat bahwa berdasarkan Indeks Daya Saing Global 2010, tingkat
daya saing Indonesia hanya berada pada posisi 75 atau jauh tertinggal dibanding
Vietnam (posisi 53) yang baru merdeka dan baru bergabung ke dalam ASEAN.
Dengan kata
lain, pemerintah harus segera memperkuat kebijakan & langkah-langkah yang pro-bisnis atau pro-job, bukan memperkuat kebijakan & langkah populis seperti
yang terjadi belakangan ini yang diindikasikan dengan adanya kenaikan upah
minimun regional (UMP/UMK) yang sangat drastis di beberapa daerah pada awal
tahun 2013 ini. Jika tidak, Indonesia bisa dipastikan hanya akan menjadi pasar
potensial bagi negara ASEAN lainnya, bukannya menjadi pemain utama di kawasan
Asean. Indonesia disebut-sebut sebagai negara paling menarik bagi pengembangan
usaha baru, yang kemudian disusul oleh Vietnam, Thailan dan Myanmar.
Keterlibatan
berbagai pihak, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat umum
sangatlah diperlukan untuk memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa dalam
menghadapi pasar bebas yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean ini. Berbagai diskusi
atau seminar sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan para pakar dari
berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah guna memastikan kesiapan
masyarakat Indonesia menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015 yang menuntut efisiensi
dan keunggulan produk yang lebih kompetitif dan inovatif. Meski Masyarakat
Ekonomi Asean dipandang sebagai sebuah peluang positif bagi perkembangan
ekonomi nasional, namun sejumlah tantangan dan hambatan klasik yang terus
menghantui Indonesia dari waktu ke waktu mesti segera diatasi. Hambatan dan
tantangan mendasar yang perlu dibenahi pemerintah saat ini, antara lain,
mencakup masalah : infrastruktur,
birokrasi, masalah kualitas sumber daya manusia dan masalah perburuhan, sinergi
kebijakan nasional dan daerah, daya saing pengusaha nasional, korupsi dan
pungutan liar yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high-cost economy).
Dalam upaya
mempersiapkan diri menghadapi perubahan dan sekaligus mengatasi hambatan &
tatangan tersebut, Pemerintah harus segera merumuskan dan menetapkan
langkah-langkah strategis terpadu dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan
pemangku kepentingan (stakeholder).
Di samping itu, pembaruan dan perubahan (changes)
menjadi sebuah kata kunci yang mesti segera disosialisasikan dan
diimplementasikan secara gradual atau bertahap mengingat kemajukan dan
keanekaragaman kareakteristik kehidupan sosial dan ekonomi bangsa Indonesia
Akhirnya, seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu
pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean 2015, pemerintah juga harus semakin
menggencarkan kegiatan sosialisasi Masyarakat Ekonomi Asean 2015 kepada seluruh
masyarakat, termasuk jajaran birokrasi di daerah dengan maksud agar tidak
terjadinya tumpang-tindih (overlapping)
antara kebijakan nasional dengan kebijakan daerah yang selalu mendasarkan
pengambilan keputusan berbasis otonomi daerah.
SUMBER :
http://forum.kompas.com/ekonomi-umum/314789-apa-itu-branchless-banking.html
http://zakaria-alfaeyza.blogspot.com/2013/10/masyarakat-ekonomi-asean.html